READ MORE >>   Islam Aktual

[Sumber]

1. Secara formal organisatoris, NU tidak punya hubungan apa pun dengan MUI, meskipun diakui di sana ada elemen-elemen NU. Maknanya, bahwa secara formal-organisatoris NU tidak terikat dan tidak bisa diikat oleh fatwa MUI.

2. Fatwa adalah aplikasi norma Fiqh yang disasarkan kepada tindakan / perbuatan (amaliyah) obyektif seperti judi, korupsi, suap, money politics, dsb. Fatwa yang disasarkan terhadap pemikiran dan pandangan hidup (seperti pluralisme, sekularisme dan liberalisme) terasa melampaui jurisdiksi dan tidak lazim. Ini sejalan dengan definisi baku dari Fiqh, “ Ilmu ttg hukum-hukum syar’iyah amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci / al-ilm bi al-ahkam as-syar’iyyah al-ama;iyah almuktasab min adillatiha at-tafshiliyat”.

3. Lagi pula, kegiatan menetapkan hukum (judgment) sebagai tahap mengambilan kesimpulan (natijah) tidak bisa ujug-ujug, melainkan musti melewati satu tahap mutlak yang disebut tashawwur (rekonstruksi dan definisi masalah). Artinya, jika kita mau menjatuhkan hukum atas sst perkara maka haruslah jelas lebih dahulu apa yang dimaksud dengan perkara-perkara itu sebagaimana adanya. Bukan sebagaimana yang saya maui atau saya khayalkan sendiri. Tashawwur inilah yang akan menentukan mutu dari hokum yang disimpulkan. Rendah mutu tashawwur, rendah pula mutu hokum yang ditetapkannya.

4. Fatwa MUI tentang liberalisme, pluralisme dan sekularisme jelas tidak didahului oleh proses tashawwur secara obyektif, bagaimana para pengusung (selaku tertuduh) pemikiran-pemikiran itu mendefinisikannya. Apa yang dilakukan MUI dalam proses pembahasannya yang begitu singakat, hanyalah tashawwur menurut imajinasi mereka yang sejak mula sudah dibimbing oleh prasangka dan curiga. Dengan kata lain, fatwa seperti itu tidak memenuhi syarat dan bahkan cenderung (maaf) gegabah.

5. Di saat-saat dimana kecenderungan amook massa begitu mudah terbekar, mengeluarkan fatwa seperti itu sungguh beresiko; sangat dikhawatirkan fatwa-fatwa seperti itu akan dipakai oleh orang-orang yang sudah ketagihan (addicted) dengan kekerasan untuk menjustifikasi aksi-aksi mereka seperti yang sudah terbukti terhadap saudara sebangsa kita beraliran Ahmadiyah di Parung dan Kuningan. Jika ini terjadi sulit dihindari pandangan orang bhw MUI telah menjadi inspirator tindakan-tindakan kekerasan itu.

6. Khusus tentang fatwa sesat terhadap faham atau aliran yang dipandang tidak sesuai dengan keyakinan sendiri, jika memang MUI merasa berwenang menetapkannya dan bersikeras untuk memfawakannya, kami kira itu teserah saja. Akan tetapi hal itu sama sekali tidak bisa diacu oleh aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kekerasan atas nama Negara, karena satu prinsip: Negara adalah lembaga public milik orang banyak, ia tidak boleh dibajak menjadi alat keyakinan tertentu untuk mendukung dirinya dan atau menghancurkan lawannya.

7. Kecenderungan umat Islam untuk berlindung pada cara-cara kekerasan, termasuk kekeraan dengan fatwa, dalam menghadapi orang/pihak lain justru mengindikasikan rendahnya kepercayaan mereka terhadap keunggulan agamanya dan kualitas umatnya. Jika benar bahwa Islam unggul nan takterungguli (ya’lu wa laa yu’la alaih) dan keunggulan itu bisa dibuktikan kepada orang lain dengan keunggulan argument dan kemuliyaan perilaku, pastilah segala macam pembelaan dengan kekerasan tidak bisa dipahami lain kecuali penghinaan terhadap Islam itu sendiri.

8. Akhirnya, dengan tidak mengurangi keinginan menghormati MUI, kami mengimbau kiranya Fatwa lembaga ini khususnya berkaitan dengan keharaman pandangan pluralisme/ sekularisme/ liberalisme dapat ditarik dahulu untuk dipikirkan kembali dengan kearifan dan kedalaman ilmiyah sesuai dengan karakter sejati dari ulama dan keulamaan.

9. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang diridloi-Nya. Hadaa nallah wa iyyakum ajma’in.

Masdar Farid Mas’udi
Ketua PBNU & Ketua P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat).

  READ MORE >>   Islam Aktual