READ MORE >>   Islam Aktual

[sumber:...]

Ada sebelas fatwa. Yang kedua, berupa rekomendasi yaitu merekonmendasikan tentang suatu masalah kepada MUI yang akan datang untuk membahas kaidah-kaidah toleransi penafsiran agama. Ini yang belum difatwakan. Dititipkan pada MUI yang akan datang. Rekomendasi kedua, memohon kepada MUI agar mensosialisikan fatwa MUI yang ditetapkan pada Munas 5 tahun lalu tentang Riswah, Ghuluh dan hadiah kepada pejabat..

Kemudian menganai fatwa yang telah ditetapkan pada hari ini, setelah dibahas maka disini akan kami bacakan diktumnya saja.

1. fatwa soal perlindungan kekayayaan hak intelektual HAKI
1. ketentuan umum:
Dalam fatwa ini yang dimaksud kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah fikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk mnusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karenanya HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari hasil dari suatu kreatifitas inteletual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan dan memroleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas kreatifitas intelektualnya tersebut, negara memberi hak eksklusif kepada pendaftarnya dan atau pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah di mana pemagang hak mempunyai hak melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak memperdagangkan atau memakai hak tersebutdalam segala bentuk dan cara.

Hak inteletual ini meliputi:
1. Hak perlindungan varieatas tanaman
2. Hak hak rahasia dagang
3. Hak desain industri
4. Hak desain tata letak terpadu
5. Paten
6. Hak atas merek
7. Hak cipta.

keketuan hukum
1. Dalam hukum Islam hak kekayaan inteletual dipandang sebagai salash satu hukum malia ata hak kekayaan yang mendapat perlindungan hukum atau Masytunun Syaraan sebagaimana harta.
2. Hak kekeyaan intelektual yang mendapat perlindungan hukum isalm sebagaimana dimaksu pada angka dtersbut adalah hak inteletual yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dua, HAKI dapat dijadikan obyek pertuakaran atau komersidal atau on komersial serta dapat diwakafkan dan diwariskan.

Setiap bentuk pelanggaran HAKI termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan menyerahkan, meyediakan, mengumumkan, memperbanyaki, menjiplak, memalsu, membajak HAKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezoliman dan hukuknya haram.

2. Fatwat tentang Perdukunan dan Peramalan
Setelah menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, dan enetapkan:
1. Segala bentuk praktek perdukukunan dan peramalan hukumnya haram
2. Mempublikasikan praktek perdukunan dan peramalan dalam bentuk apapun, hukumnya haram
3. Memanfaatkan, menggunakan, dan atau mempercayai segala praktek perdukunan dan peramalan hukumnya haram.

3. fatwa tentang Doa Bersama
Setelah menimbang, mengingat, dan seterusnya.menetapkan:

1. Ketentuan umum
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan
1. Doa bersama adalah berdoa yang dilakukan secara bersama antara umat Islam dengan non Islam dalam acara resmi kenegaraan maupun kemasyarakatan dalam waktu dan tempat bersamaan. Baik dilakukan dalam bentuk atau beberapa orang berdoa sedang yang lain mengamini maupun dalam bentuk setiap orang berdoa menurut agama masing-masing secara bersama-sama.
2. Mengamini orang yang berdoa termasuk doa

2. Ketentuan hukum
1. Doa bersama yang dilakukan oleh orang Islam dan non muslim tidak dikenal dalam Islam, oleh karenanya termasuk bid’ah
2. Doa bersama dalam bentuk setiap pemuka agama berdoa secara bergiliran maka orang Islam haram menguikuti dan mengamini doa yang dipimpin oleh non mislim
3 Doa bersama dalam bentuk muslim dan non muslim berdoa secara serentak, misalnya mereka membaca teks doa secara bersama-sama, ukumnya haram.
4 Doa bersama dalam bentuk seorang non muslim memimpin doa, maka orang Islam haram mengikuti dan mengamininya.
5. Doa bersama seorang tokoh Islam memimpin doa hukumnya mubah.
6. Doa bersama dalam bentukk setiap orang berdiaoa enurut agam masing-masing, hukumnya mubah.

4. Fatwa tentang Perkawinan Beda Agama
setelah menimbang dan seterusnya..menetapkan:
1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah
2. Perkawinan laki-laki mslim dengan wanita ahlul kitab, menurut mukamar adalah haram dan tidak sah.

5. Fatwa tentang Pewarisan Beda Agama
setelah menimbang, menguingat, dst, menetapkan :
1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang beda agama (antara muslim dan non muslim)
2. Pemberian antara orang berbeda agama hanya dapt dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

6. Fatwa Kriteria Maslahah
setelah menimbang, mengingat, dan selanjutnya.. menetapkan kriterai Maslahah:
1. Maslahat atau kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah yang diwujudjkan dalam bentuk terpeliharanya
5 kebutuhan primer, yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan.
2. Maslahat yang dibenarkan syariat adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan nash, karena maslahat tidak boleh bertentangan dengan nash.
3. Lembaga yang menentukan maslahat tidaknya menurut syara’, adalah lembaga yang memilki kompetensi di bidang syariah dan dilakuiakn melalui ijtihad jama’i

7.Fatwa tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularise Agama.
Setelah menimbang, menguingat, memperhatikan dan menetapkan

1. Ketentuan umum
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan

1. Pluralisme adalah faham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Karena itu setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sementara agama yang lain. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk akan hidup berdampingan di dalam surga.

2. Plularitas agama adaah sebuah kenyataan bahwa di negara/ daerah tertentu terdapat berbagai bentuk pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.

3. Liberalisme adalah memahami memahami nash nash agama (Al quran dan Sunnah) dengan menggunakan akal dan pikiran yang bebas semata, hanya menerima doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata.

4. sekularisme adalah memisahkan urusan dunia dari agama. Agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sementara hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasar kesepakatan sosial.

Ketentuan Hukum
2. Pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama sebagaimana dimaksud dalam bagian pertama adalah faham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam
2. Umat Islam haram mengikuti faham pluralimse, sekulraisme, dan liberalisme agama.
3. Dalam masalah aqidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif, dalam arti haram mencapur adukan aqidah dan ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain.
4. Bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama) dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan agama dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, dalam artian tetap melakukan ergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak merugikan.

8. Fatwa tentang Pencabutan Hak Milik Pribadi untuk kepentingan Umum
setelah menimbang, dst menetapkan :
1. ketentuan Umum
1. Hak Milik pribadi adalah kepemilikan sesuatu yang manfaatnya hanay dinikmati oelh pemiliknya, seseorang atau beberapa orang tertentu.
2. Kepentingan umum adalah kepentingan adalah kepentinan yang manfaatnya dinikmati oleh masyarakat bujum tanpa ada diskriminasi.
2. Ketentuan Hukum
1.Hak milik pribadi wajib dilindungi oleh negara atau pemrintah dan dijamin hak-haknya secara penuh. Tidak seorang pun, termasuk pemerintah, boleh mengurangi, mempersempit, atau membatasinya. Pemilknmuya berkuasa atas miliknya dan berhak mempergunakan atau memanfaatkannya dalam- batas-batas yang dibenarkan hukum Islam.
2.Jika terjadi benturan antara kepentingan pribadi dan uymum maka yang didahulukan adalah kepentingan umum. pemerintah dapat mencabut hak milik pribadi dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Ditempuh lewat musyawarah antara pemerirntah dan pemilik tempat tanpa adanya pemaksaan.
b. Harus diberi ganti rugi yang layak.
c. Penanggungjawab kepentingan umum adalah pemerintah
d. Penetapan kepentinan umum oleh DPR atau DPRD dengan memperhatikan fatwa dan pendapat MUI
e. Kepentingan umum tidak boleh dialih fungsikan untuk kepentingan lain terutama yang bersifat komersial.
f.
9. Fatwa tentag Wanita menjadi Imam sholat
setelah menimbang. Menguingat dan seterusnya.. menetapkan
1. wanita menjadi imam sholat yang diantara makmumnya terdapat laki-laki hukumnya haram.
2. wanita menjadi imam sholat yang makmumnya wanita hukumnya mubah.

10. Fatwa tentang Aliran Ahmadiyah
setelah menibang, dst. menetapkan :
1. mengaskan kembali keputusan fatwa MUI dalam Munas II tahun 1980 yang menetapkan bahwa aliran Ahmadiyah di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam)
2. Bagi mereka yang terlanjurt mengikutui ahmadiyah supaya kembali ke ajaran Islam yang hak sejalan dengan Al quran dan Hadist.
3. pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran faham ahmadiayh di seluruh indonesia dan membekukan organisasi serta menuruto smeua tempat kegiatannya.

11. Fatwa Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu
setelah meimbang dst, menetapkan :
1. Islam mengakui eksistensi dan memberlakukannya dalam tindak pidana khudud, qishos dan Ta’zir.
2. Negara boleh melaksanakan hukuman mati terhadap poelaku kejatan pidana tertentu.

  READ MORE >>   Islam Aktual